PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

(Strategi Praktis Dalam KBM)


Salah satu hal yang biasa guru lakukan diawal tahun pembelajaran adalah penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Penetapan KKM ini dibuat sebagai indikator minimal bagi siswa dalam mengasai suatu indikator pembelajaran. KKM ini Pula yang akan menentukan apakah seorang siswa dinilai layak untuk bisa meneruskan pembelajarann ke tingkat berikutnya.
KKM juga bisa dijadikan indikator kualitas pembelajaran disuatu sekolah, karena dengan KKM yang tinggi maka diharapkan akan ”memaksa” guru maupun sekolah untuk melakukan berbagai usaha untuk mencapai KKM tersebut. KKM pun akan berdampak pada kualitas lulusan suatu sekolah karena dengan KKM yang tinggi maka pemahaman siswa terhadap suatu siswa juga mengalami peningkatan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan ujian akhir, baik ujian sekolah maupun ujian negara.
Penetapan KKM ini biasanya dilakukan di awal tahun dengan data dan analisis dari proses pembelajaran tahun sebelumnya dan beberapa indikator lainnya. Sehingga setiap sekolah memiliki tingkat KKM yang berbeda tergantung situasi dan, kondisi dan kemampuan sekolah masing-masing. Sehingga dalam penetapan KKM ini setiap sekolah diharuskan melakukan penetapan melalui rambu-rambu atau aturan yang baku sehingga walaupun tingkat KKM berbeda, namun proses dan standar penetapannya tetap sama atau baku.
Beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam membuat Kriteria Ketuntasan Minimal adalah sebagai berikut :

1. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran
2. KKM ditetapkan oleh forum MGMP sekolah
3. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 – 100
4. Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100
5. Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah nilai ketuntasan belajar maksimal
6. Nilai KKM harus dicantumkan dalam LHBS
Setelah memahami rambu-rambu diatas, maka langkag selanjutnya adalah melaksanakan mekanisme penetapan KKM. Beberapa langkah penetapan KKM yang harus dilakukan guru adalah melalui tahapan penetapan :
1. KKM Indikator
2. KKM KD
3. KKM SK
4. KKM MP
Dalam proses penetapan KKM ini, ada beberapa kriteria yang harus dijadikan bahan masukan. Beberapa unsur tersebut adalah :
1. Kompleksitas (Kesulitan & Kerumitan)
2. Daya dukung
3. Intake siswa
Dari ketiga unsur diatas, kita sekarang harus mulai memahami kriteria dan beberapa format atau cara analisis dari data yang mungkin kualitatif menjadi kuantitatif. Beberapa penjelasan dari format penetapan KKM ini adalah :
MENAFSIRKAN KRITERIA MENJADI NILAI
A. Dengan memberikan point pada setiap kriteria yang ditetapkan :
1. Kompleksitas :- Tinggi = 1
- Sedang = 2
- Rendah = 3
2. Daya dukung :- Tinggi = 3
- Sedang = 2
- Rendah = 1
3. Intake :- Tinggi = 3
- Sedang = 2
- Rendah = 1
Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas rendah, daya Dukung tinggi dan intake siswa sedang nilainya adalah:
(3 + 3 + 2) x 100 = 88.89 pembulatan 90.

B. Dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria:
1.Kompleksitas :- Tinggi = 50-64
- Sedang = 65-80
- Rendah = 81-100
2.Daya dukung :- Tinggi = 81-100
- Sedang = 65-80
- Rendah = 50-64
3.Intake :- Tinggi = 81-100
- Sedang = 65-80
- Rendah = 50-64
Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas sedang, daya dukung tinggi dan intake sedang nilainya adalah rata-rata setiap nilai dari kriteria yang kita tentukan.
Dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap kriteria perlu kesepakatan dalam forum MGMP di Sekolah

C. Dengan memberikan pertimbangan professional judgment pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai :
1. Kompleksitas :- Tinggi
- Sedang
- Rendah
2. Daya dukung : - Tinggi
- Sedang
- Rendah
3. Intake :- Tinggi
- Sedang
- Rendah
Contoh :
Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas rendah, daya Dukung tinggi dan intake siswa sedang à maka dapat dikatakan hanya satu komponen yang mempengaruhi untuk mencapai ketuntasan maksimal 100 yaitu intake sedang. Jadi guru dapat mengurangi nilai menjadi antara 90 – 80.

UNSUR DALAM PENETAPAN KKM
A. TINGKAT KOMPLEKSITAS adalah tingkat Kesulitan & Kerumitan setiap IP/KD yang harus dicapai oleh siswa.
1. Tingkat Kompleksitas Tinggi, bila dalam pelaksanaannya menuntut :
1. SDM : - Guru harus memahami Kompetensi yang harus dicapai Siswa
- Kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran.http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4282335700653479831
2. WAKTU, cukup lama karena perlu pengulangan
3. PENALARAN dan KECERMATAN siswa yang tinggi.

B. KEMAMPUAN SUMBERDAYA PENDUKUNG:
yaitu ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, BOP, manajemen sekolah, kepedulian stakeholders sekolah.

C. INTAKE (TINGKAT KEMAMPUAN RATA-RATA) SISWA :
1. KKM Kelas VII didasarkan pada hasil seleksi PSB, NUN, Rapor kelas 3 SMP, test seleksi masuk atau psikotes.
2. KKM Kelas VIII dan IX didasarkan pada tingkat pencapaian KKM siswa pada semester atau kelas sebelumnya.

PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL

(Strategi Praktis Dalam KBM)

Salah satu hal yang biasa guru lakukan diawal tahun pembelajaran adalah penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Penetapan KKM ini dibuat sebagai indikator minimal bagi siswa dalam mengasai suatu indikator pembelajaran. KKM ini Pula yang akan menentukan apakah seorang siswa dinilai layak untuk bisa meneruskan pembelajarann ke tingkat berikutnya.

KKM juga bisa dijadikan indikator kualitas pembelajaran disuatu sekolah, karena dengan KKM yang tinggi maka diharapkan akan ”memaksa” guru maupun sekolah untuk melakukan berbagai usaha untuk mencapai KKM tersebut. KKM pun akan berdampak pada kualitas lulusan suatu sekolah karena dengan KKM yang tinggi maka pemahaman siswa terhadap suatu siswa juga mengalami peningkatan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan ujian akhir, baik ujian sekolah maupun ujian negara.
Penetapan KKM ini biasanya dilakukan di awal tahun dengan data dan analisis dari proses pembelajaran tahun sebelumnya dan beberapa indikator lainnya. Sehingga setiap sekolah memiliki tingkat KKM yang berbeda tergantung situasi dan, kondisi dan kemampuan sekolah masing-masing. Sehingga dalam penetapan KKM ini setiap sekolah diharuskan melakukan penetapan melalui rambu-rambu atau aturan yang baku sehingga walaupun tingkat KKM berbeda, namun proses dan standar penetapannya tetap sama atau baku.

Beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam membuat Kriteria Ketuntasan Minimal adalah sebagai berikut :
1. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran
2. KKM ditetapkan oleh forum MGMP sekolah
3. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 – 100
4. Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100
5. Sekolah dapat menetapkan KKM dibawah nilai ketuntasan belajar maksimal
6. Nilai KKM harus dicantumkan dalam LHBS

Setelah memahami rambu-rambu diatas, maka langkag selanjutnya adalah melaksanakan mekanisme penetapan KKM. Beberapa langkah penetapan KKM yang harus dilakukan guru adalah melalui tahapan penetapan :
1. KKM Indikator
2. KKM KD
3. KKM SK
4. KKM MP

Dalam proses penetapan KKM ini, ada beberapa kriteria yang harus dijadikan bahan masukan. Beberapa unsur tersebut adalah :
1. Kompleksitas (Kesulitan & Kerumitan)
2. Daya dukung
3. Intake siswa

Dari ketiga unsur diatas, kita sekarang harus mulai memahami kriteria dan beberapa format atau cara analisis dari data yang mungkin kualitatif menjadi kuantitatif. Beberapa penjelasan dari format penetapan KKM ini adalah :

MENAFSIRKAN KRITERIA MENJADI NILAI
A. Dengan memberikan point pada setiap kriteria yang ditetapkan :
1. Kompleksitas :- Tinggi = 1
- Sedang = 2
- Rendah = 3
2. Daya dukung :- Tinggi = 3
- Sedang = 2
- Rendah = 1
3. Intake :- Tinggi = 3
- Sedang = 2
- Rendah = 1
Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas rendah, daya Dukung tinggi dan intake siswa sedang nilainya adalah:
(3 + 3 + 2) x 100 = 88.89 pembulatan 90.

B. Dengan menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria:
1.Kompleksitas :- Tinggi = 50-64
- Sedang = 65-80
- Rendah = 81-100
2.Daya dukung :- Tinggi = 81-100
- Sedang = 65-80
- Rendah = 50-64
3.Intake :- Tinggi = 81-100
- Sedang = 65-80
- Rendah = 50-64
Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas sedang, daya dukung tinggi dan intake sedang nilainya adalah rata-rata setiap nilai dari kriteria yang kita tentukan.
Dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap kriteria perlu kesepakatan dalam forum MGMP di Sekolah

C. Dengan memberikan pertimbangan professional judgment pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai :
1. Kompleksitas :- Tinggi
- Sedang
- Rendah
2. Daya dukung : - Tinggi
- Sedang
- Rendah
3. Intake :- Tinggi
- Sedang
- Rendah
Contoh :
Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas rendah, daya Dukung tinggi dan intake siswa sedang à maka dapat dikatakan hanya satu komponen yang mempengaruhi untuk mencapai ketuntasan maksimal 100 yaitu intake sedang. Jadi guru dapat mengurangi nilai menjadi antara 90 – 80.

UNSUR DALAM PENETAPAN KKM
A. TINGKAT KOMPLEKSITAS adalah tingkat Kesulitan & Kerumitan setiap IP/KD yang harus dicapai oleh siswa.
1. Tingkat Kompleksitas Tinggi, bila dalam pelaksanaannya menuntut :
1. SDM : - Guru harus memahami Kompetensi yang harus dicapai Siswa
- Kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran.
2. WAKTU, cukup lama karena perlu pengulangan
3. PENALARAN dan KECERMATAN siswa yang tinggi.

B. KEMAMPUAN SUMBERDAYA PENDUKUNG:
yaitu ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, BOP, manajemen sekolah, kepedulian stakeholders sekolah.

C. INTAKE (TINGKAT KEMAMPUAN RATA-RATA) SISWA :
1. KKM Kelas VII didasarkan pada hasil seleksi PSB, NUN, Rapor kelas 3 SMP, test seleksi masuk atau psikotes.
2. KKM Kelas VIII dan IX didasarkan pada tingkat pencapaian KKM siswa pada semester atau kelas sebelumnya.

Kekerasan, Buah Kegagalan Pendidikan?

Daniel Gobey (2004) mengatakan pada awal 1960-an, banyak orang yakini kebenaran gagasan Konrad Lorenz, seorang ethiolog (pakar "psikologi" binatang) asal Jerman, yang menyebutkan bahwa kekerasan, tak ubahnya rasa lapar, adalah naluri manusia sebagai bagian dari kodratnya yang jasmaniah. Di dasawarsa berikutnya, tahun 1970-an, orang lebih menaruh perhatian pada apa yang kemudian dinamai sebagi "lingkaran setan" kekerasan.

Menurut mereka, kekerasan seolah telah mengental lebih dari sekedar naluri yang nature, dan menjadi culture, budaya kekerasan. Kalau pengamatan itu benar, artinya perlahan-lahan hubungan antar-manusia di abad ini tak hanya mengalami eskalasi kekerasan secara akumulatif, tapi juga sofistikasi, pencanggihan, kekerasan. Meminjam pengalaman pahit masyarakat miskin Amerika Selatan, Dom Helder Camara, memfatwakan betapa suatu kekerasan tak pernah berdiri

sendiri. Ia lahir menyusul, dan menjadi rantai fantasi berikutnya dari kekerasan-kekerasan terdahulu yang telah berjalin-kelindan. Awalnya kekerasan lahir dibidani oleh egoisme para penguasa dan kelompok-kelompok yang rakus.

Berikutnya kekerasan pun muncul sebagai jawaban dari para pejuang keadilan yang mengangkat senjata untuk menumbangkan para penguasa lalim itu. Kekerasan akan kembali muncul sebagai satu-satunya jalan berpikir yang ada dari para penguasa untuk menumpas bentuk kekerasan kedua. Begitulah seterusnya, hingga nyaris tak henti-hentinya darah mengalir untuk menyuburkan dendam yang tak kunjung menuntas.

Dari mana lingkaran setan ini muncul? Bagaimana mungkin ia muncul? Mungkinkah pula ia berujung? Semua itu adalah pertanyaan-pertanyaan penting, yang justru kerap terlalu sulit dijawab. Tapi yang jelas, orang mulai mencatumkan derajat kekerasan yang berlaku dalam suatu masyarakat

sebagai salah satu indikator evaluasi transformasi sosial-budaya yang tengah terjadi di dalamnya. Ia akan saling terkait dengan integrasi sosial, keadilan, hak-hak asasi manusia, kemajuan ekonomi, dan sebagainya ketika dimunculkan sebuah pertanyaan baru: sejauh mana transformasi

Seperti dikatakan Magnis Suseno (2003) Dialog dapat kita mulai dari lingkungan anak-anak . Termasuk dilingkungan sekolah dasar.Hak kebebasan beragama dalam kaitan masalah pelajaran agama berarti, orangtualah yang berhak menentukan apakah, di manakah, dalam agama apakah anak mereka boleh diberi pelajaran agama.

Namun, hak asasi orangtua itu juga memuat hak agar anak mereka tidak diberi pelajaran agama yang tidak dikehendaki. Bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Misalnya: sekolah Katolik (yang saya pakai sebagai contoh selanjutnya) berhak hanya menawarkan pelajaran agama Katolik. Sekolah Muhammadiyah berhak hanya menawarkan agama Islam. Tetapi yang pertama tidak berhak mewajibkan murid-muridnya yang bukan Katolik ikut pelajaran agama Katolik. Begitu pula yang kedua, tidak berhak mewajibkan murid bukan Islam ikut pelajaran Islam.

Jadi, pluralisme tidak hanya berlaku di tingkat nasional. Bila sekolah swasta beraliran agama tertentu memutuskan untuk membuka pintu bagi anak dari pluralitas agama, pendirian orangtua mereka masing-masing wajib dihormati. Itulah yang namanya pluralisme.

Sekolah yang berlandaskan agama pada dasarnya membatasi diri pada anak-anak seagama. Dengan demikian, masalah pelajaran agama hilang. Tetapi, pendidikan Katolik di negara ini, sebagaimana dipelopori almarhum Rama van Lith, juga di seluruh dunia, tidak pernah sesempit itu. Sekolah-sekolah Katolik selalu terbuka bagi anak dari semua agama, bukan untuk membuat mereka Katolik, tetapi karena keyakinan umat Katolik menyelenggarakan pendidikan bermutu yang oleh orangtua maupun kemudian oleh mereka yang melalui sekolah-sekolah itu diingat dengan bangga.

Selalu diusahakan, selain pelajaran prima dalam masing-masing mata pelajaran, pendidikan agar anak menjadi manusia bermutu, cerdas, terbuka, berkarakter, mampu bertanggung jawab, berwawasan keadilan, berwawasan kebudayaan luas. Kualitas sebagai manusia utuh itu justru akan berkembang bila orientasi keagamaan anak, dan orangtuanya (hubungan kepercayaan antara sekolah dan orangtua selalu dipentingkan) dihormati.

Kepada anak-anak yang oleh orangtua mereka tidak dikehendaki mengikuti pelajaran agama Katolik, ada dua kemungkinan. Mereka ditawari pelajaran etika atau budi pekerti. Tetapi, sebenarnya lebih baik lagi bila diberi pelajaran dalam agama mereka sendiri. Argumen "masak sekolah Katolik memberi pelajaran agama Islam (misalnya)!" saya anggap sah, tetapi picik. Kalau sekolah mau memberi pendidikan utuh dan untuk itu menganggap pelajaran agama penting, apa tidak lebih sesuai bila anak-anak beragama lain-asal jumlah cukup agar sekolah tidak dibebani biaya tinggi-ditawari pelajaran dalam agama-agama masing-masing?

Di sini selalu diajukan keberatan: Apakah pelajaran agama lain tidak akan menjadi "kuda Troya"? Sesudah pelajaran agama lain, rumah ibadah harus disediakan, guru agama mungkin picik lalu malah merusak suasana rukun di antara murid berbeda agama? Adalah kekhawatiran "kuda Troya" itulah yang ada di belakang keberatan sekolah swasta untuk menyediakan pelajaran agama lain.

Kekhawatiran itu, sayang, tidak tanpa alasan. Maka bila diharapkan pelajaran agama lain diberikan, misalnya di sekolah Katolik, harus jelas, kekhasan sekolah itu sebagai sekolah Katolik tidak diganggu. Paling penting: Hak sekolah untuk memilih sendiri guru-gurunya, termasuk semua guru agama harus dijamin. Memang tak dapat ditolerir sama sekali bahwa instansi luar bisa memasukkan guru agama melawan kehendak sekolah itu. Sekolah jelas berhak memastikan bahwa guru yang mengajar agama berwawasan inklusif, humanis, dan memenuhi syarat kecerdasan intelektual yang memadai

Setidaknya ada tiga faham yang tidak mudah untuk dipertemukan hakekatnya

yaitu yang bersifat: (1) Theisme (Tuhan yang berpribadi yang transenden dan memberi wahyu seperti dalam agama Yahudi, Kristen dan Islam), (2) Monisme (yang tidak menerima Tuhan yang transenden melainkan dasar keberadaan yang imanen seperti dalam agama-agama Hindu dan Tao); dan (3) non-Theisme (tidak mempercayai tuhan yang 'ada' dan transenden seperti dalam Buddhisme ).
Dialog agama umumnya mengabaikan perbedaan ini demi tujuan kerukunan.

PENDIDIKAN SEX DI INDONESIA

Sex di Indonesia masih sangat tabu, pendidikannya pun masih sangat minim, belum semua sekolah di Indonesia memasukan kurikulum tentang sex, sekalipun ada, itupun hanya sekolah-sekolah yang sudah ter-akreditasi baik, atau dengan cara lewat jalur mata pelajaran Biologi. Padahal, dengan pendidikan sex akan banyak segi-segi positifnya seperti jumlah penduduk, sex bebas, dan mengurangi angka kelahiran yang meledak. Dan juga efek-efek tidak langsung seperti Narkotika, broken home, anak jalanan, dll.
Di Thailand, pendidikan sex dimulai sejak tahun 2000. Pendidikan sex formal dimulai sejak Sekolah Dasar, namun pendidikan sex di sini masih melalui jalur mata pelajaran Biologi. Beberapa sekolah sudah memasukan sex education sebagai satu mata pelajaran. Anak-anak berusia 12 tahun seudah dibolehkan oleh pemerintah untuk menerima pendidikan sex dari orang tua dan sekolah, karena peran orang tua dan sekolah pada umur ini sangat penting.
Pemerintah Thailand juga sudah mulai menyediakan informasi mengenai pendidikan sex melalui media internet, dan tentunya dalam bahasa Thailand.
Di Vietnam, Negara ini sudah mulai blak-blakan dalam pendidikan sex melalui jalu formal, karena populasi penduduknya yang mendadak tinggi. Di Vietnam ini, peran keluarga dan orang tua sangat penting sekali karena anak-anak dibawah umur 13 tahun menghabiskan banyak waktu di keluarga dari pada di sekolah. Barulah pada umur 13 tahun atau pada tingkat SMP, pendidikan sex mulai diterapkan, namun masih lewat jalur mata pelajaran Biologi, sama seperti di Indonesia.
Pendidikan sex di Vietnam masih belum cukup, karena anak-anak yang rata-rata umur 17 tahun masih banyak melakukan hubungan sex diluar nikah.
Di India, sex dianggap sebagai kegiatan yang sangat suci, tabu diketahui anak-anak dibawah umur. Sehingga tidak segampang itu India mengijinkan anak-anak mendapatkan pendidikan sex dibawah umur.
Sama seperti di Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara lainnya, di India pendidikan sex baru didapatkan pada umur 14 tahun atau pada saat SMP, dan pendidikan sex disini masih melalui jalur mata pelajaran biologi. Itupun belum sepenuhnya, karena selebihnya anak-anak mencari informasi mengenai sex melalui buku-buku dan jalur internet.
Sayangnya, perubahan di Negara ini belum terlihat. Populasi penduduknya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Cina adalah Negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Tragedy mengenaskan pernah terjadi di sini, bayi perempuan yang baru lahir terpaksa dibunuh, dengan cara disekap dalam ruangan yang disebut dying room. Karena sempat ada anggapan bahwa anak perempuan tidak dibutuhkan karena tidak bisa membantu keluarga bekerja dan/atau menafkahi keluarga. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi mengenai keluarga dan sex.
Baru pada tahun 2004, pendidikan sex mulai diterapkan di Cina. Pendidikan sex di Cina dimulai pada usia 11 tahun. Tidak seperti di Negara-negara Asia Tenggara dan di India, di Cina pendidikan sex dimulai pada usia 11 tahun dan sudah menjadi suatu mata pelajaran. Selain itu, pemerintah juga ikut andil dalam memberikan pendidikan sex dengan cara memberikan penyuluhan dan seminar-seminar.
Rata-rata di Negara-negara Asia, pendidikan sex masih diterapkan melalui mata pelajaran biologi, sehingga informasi-informasi mengenai sex masih dinilai kurang. Karena dalam mata pelajaran biologi hanya memberikan pengertian sex yang sebenarnya dan tidak memberikan aspek-aspek psikologisnya, seperti bimbingan keluarga dan konseling. Selain itu juga, pendidikan sex di Negara-negara Asia baru mulai diterapkan pada tahun 2000 keatas. Bagaimana dengan Negara-negara di Eropa?
Di Prancis, pendidikan sex secara formal sudah mulai diterapkan sejak tahun 80-an. Yang memberikan dan bertanggung jawab dalam pemberian pendidikan sex adalah sekolah. Dimulai sejak umur 12 tahun keatas. Anak-anak di Prancis mendapatkan pendidikan sex di sekolah secara khusus, ditambah dengan pemberian-pemberian seminar untuk tingkat sekolah menengah.
Anak-anak di Prancis juga berhak mendapatkan pendidikan sex di luar sekolah, yaitu melalui orang tua. Jika masih merasa kurang, mereka dapat menanyakan kepada dokter dan dokter-pun berkewajiban memberikan informasi tentang sex. Hasilnya, Prancis tidak pernah kelebihan penduduk.
Berbeda dengan di Prancis. Di Bulgaria pendidikan sex diterapkan melalui buku, majalah, dan juga website. Buku-buku tersebut bukanlah buku yang berjenis “17+”, tetapi buku yang sudah di sesuaikan khusus untuk anak-anak 11 tahun keatas. Begitu juga di website, anak-anak juga sudah dapat mengakses website-website tersebut yang sudah disesuaikan khusus untuk pendidikan sex pada usia 11 tahun. Tentunya harus dengan pengawasan orang tua. Hasilnya, anak-anak berusia dibawah 17 tahun enggan melakukan hubungan sex.

KELULUSAN SISWA SMP TARUNA BAKTI

Siswa SMP Taruna Bakti telah lulus 100%. Selamat yach....!

DIMENSI KOGNITIF DALAM TAKSONOMI BLOOM

DIMENSI KOGNITIF DALAM TAKSONOMI BLOOM

YANG TELAH DIREVISI

KATEGORI	KETERANGAN	ARTI DAN CONTOH
C-1 Mengingat
Mengingat kembali pengetahuan yang pernah tersimpan
C-1.1 Rekognisi	mengidentifikasi	Tanggal berapakah hari kemerdekaan Indonesia
C-1.2 Mengungkap kembali	Mengingat apa tang pernah diingat sebelumnya	Mengingat kembali peristiwa masa kecil
C-2 Memahami
Membangun makna dan pesan pembelajaran baik dari pesan verbal, tertulis maupun grafis
C-2.1 Menafsirkan	Mengklarifikasikan	Mengubah dari bentuk sajian, misalnya numerik ke sajian verbal atau menguraikan dengan bahasan sendiri atas aspek penting dalam dokumen
C-2.2 Mencontohkan	Mengilustrasikan	Menemukan contoh khusus atau ilustrasi dari konsep atau prinsip
C-2.3 Mengelompokkan dan mengklasifikasikan	Engkategorikan, menggolongkan atau memasukkan	Menentukan apakah sesuatu termasuk dalam kategorinya, mengelompokkan apa yang telah diobservasi atau menggambarkan sesuatu
C-2.4 Menyimulkan, meringkas	Mengabstraksikan, menggeneralisir	Mengabstraksikan dalam tema umum misalnya juga menurut secara ringkas dalam bentuk kesimpulan
C-2.5 Melakukan pendugaan, hipotesa, memberikan pendapat, menyimpulkan	Membuat kesimpulan, melakukan ekstrapolasi dan melakukan prediksi	Misalnya membuat kesimpulan secara logis dari sebuah sajian materi
C-2.6 Membuat perbandingan	Membuat hal yang berlawanan/sebaliknya, melakukan pemetaan, membuat keterkaitan	Mislanya mendeteksi keterkaitan hubungan antara dua ide, obyek dan sejenisnya (melakukan perbandingan peristiwa sejarah dengan situasi sekarang)
C-2.7 Memberikan penjelasan	Mengkonstruksi dan membuat model	Membuat model sistem sebab akibat dan misalnya memberikan penjelasan tentang penyebab terjadinya runtuhnya orba
C-3 Penerapan
Mencoba atau menggunakan prosedur untuk situasi yang telah ditentukan
C-3.1 Mengeksekusi	Membawa, mengadakan, menyelesaikan dan mengamalkan	Misalnya dapat menerapkan prosedur tugas secara mudah
C-3.2 Mengimplementasikan	Menggunakan	Misalnya menerapkan prosedur tugas yang tidak familiar
C-4 Analisis
Menguraikan bahan/materi kedalam berbagai bagiannya dan menentukan bagaimana antar bagian terkait satu dengan lainnya serta bagaimana keseluruhan terpadu dalam mencapai tujuan
C-4.1 Membedakan	Diskriminasi, membedakan, memfokuskan dan pemilihan	Membedakan antara bagian yang penting dengan bagian yang tidak penting atau yang tidak relevan dengan yang relevan
C-4.2 Menyusun, menata, mempertalikan, melengkapkan	Menemukan, mengkaitkan, memadukan, mengoutline, mengurai, menstrukturkan/dekonstruksi	Misalnya penentuan bagaimana caranya untuk membuat sesuai antara bagian-bagian dalam struktur
C-5 Mengevaluasi
Membuat penilaian sesuatu berdasarkan standar atau kriteria
C-5.1 Melakukan Checking	Melakukan koordinasi, melakukan deteksi, memonitoring dan melakukan testing atau membuat hipotesisi	Mendeteksi adanya ketidakkonsistenan, kepalsuan dalam sebuah proses atau produk, menentukan apakah dalam sebuah proses dan produk mempunyai konsistensi internal, melakukan tes apakah sebuah prosedur efektif dalam penerapan
C-5.2 Melakukan Kritik	Memberikan penilaian	Mendeteksi apakah produk dengan kriteria eksternal ada ketidakkonsistenan, menilai apakah antara prosedur dengan pokok masalah ada kesesuaian
C-6 Mencipta
Mengumpulkan perbagian untuk menghasilkan bentuk yang berfungsi sebagai keutuhan atau mengorganisasikan kembali unsur-unsur menjadi bangunan yang baru
C-6.1 Menggeneralisir	Membuat hipotesis	Menyajikan hipotesis dengan berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda-beda, misalnya menghasilkan hipotesisberdasarkan data atau fenomena yang berhasil di observasi
C-6.2 Membuat perencanaan	Mendesain produk	Membuat alat atau prosedur dalam kerangka menyelesaikan tugas atau membuat perencanaan riset untuk judul tertentu
C-6.3 Menghasilkan produk	Me-konstruksi	Menemukan produk misalnya membuat habitat untuk tujuan khusus

Kembali Memantapkan Nilai-Nilai Pancasila

Politik menjelang pemilu semakin memanas! Pertentangan dan bibit perpecahan semakin dikhawatirkan merebak. Dimana peran guru saat genting seperti ini? Salah satu yang ingin saya sodorkan adalah kembali menanamkan dan memantapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai dilupakan.

Mengapa Pancasila? Bukankah Pancasila sudah mulai dilupakan akhir-akhir ini padahal nilai yang terkandung didalamnya sangat cocok untuk bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam ini. Sangat sulit kita membayangkan bila dasar negara ini hanya mampu mengakomodasi sebagian dari keanekaragaman itu.

Disinilah guru harus mulai kembali menata nilai dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Guru harus menyadarkan siswa akan pentingnya saling menghormati perbedaan seperti yang ada dalam dasar negara ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Untuk itu, guru benar-benar harus memahami pula latar belakang, mengapa Soekarno mengumandangkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.

Melalui sila pertama, Para pendiri bangsa ini, khususnya Soekarno menyadari bahwa agama yang beranekaragam di Indonesia ini merupakan potensi kuat untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Agama, khususnya Islam telah banyak terbukti mampu mengobarkan semangat perjuangan meraih kemerdekaan. Sila kedua, merupakan intisari dari arus perjuangan bangsa Asia-Afrika dalam meraih kedaulatan dengan munculnya ideologi Humanisme atau kemanusiaan yang menempatkan nilai kemanusiaan dan hak asasinya diatas kepentingan lainnya. Sila ketiga, Nasionalisme pun merupakan nilai yang sangat berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran rakyat dalam berbangsa dan bernegara. Sila keempat, demokrasi, musyawarah dan keterwakilan menjadi alat perjuangan sekaligus karakter bangsa yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan berbangsa. Dan terakhir, sila kelima merupakan rekayasa dan penyesuaian dari sosialisme yang tengah menghantui Eropa dalam usahanya membela keadilan.

Dari uraian diatas, bagaimana mungkin kita akan membiarkan Pancasila menjadi artefak atau peninggalan dari perjalanan sejarah bangsa? Marilah kita mulai menanamkan nilai Pancasila ini dimulai dari keteladanan. Salah satu kritik tajam yan dialamatkan terhadap Pancasila adalah ketiadaannya figur yang dapat menjadi contoh. Dan mungkin kritik itu bisa dijawab dengan melaksanakan kehidupan yang harmonis dan saling menghormati di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Guru adalah salah satu cocok yang paling efektif dan akan dilihat langsung oleh siswa.

Langkah berikutnya adalah dengan membangun suasana demokratis di kelas. Sebagai sebuah masyarakat kecil, sekolah bisa menjadi miniatur dan media dari pelaksanaan nilai Pancasila yang efektif dan efisien. Siswa seharusnya memang tidak hanya hapal teori yang diajarkan, namun jauh lebih penting adalah dengan langsung terlibat dalam kehidupan mereka sehari-hari di kelas. Setiap tindakan, perkataan dan aktifitas mereka harus mulai diperkenalkan dalam ”frame” kepancasilaan yang universal sehingga siswa paham betul bahwa sekecil apapun tindakan mereka yang baik dan benar merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Mereka harus paham bahwa Pancasila bukanlah gabungann ideologi besar dunia yang tergantung di atas langit, namun merupakan landasan dan dasar mereka untuk bertindak dalam lingkup yang lebih kecil dan mereka alami sehari-hari.

Dengan kembali memantapkan nilai-nilai Pancasila, maka kita harapkan dimasa mendatang, perbedaan tidak lagi menjadi sumber dan potensi konflik kita dalam berbangsa dan bernegara. Semoga.

Imam Wibawa Mukti,S.Pd

Guru SMP Taruna Bakti/Koordinator Program Akselerasi SMP Taruna Bakti Bandung

Jl. LLRE Martadinata 52 Bandung 4261468

085624098017

imamwibawamukti@yahoo.co.id

akselerasismptarbak.blogspot.com